Cekisu.com – Nama Bahtiar selaku Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri digadang-gadang masuk dalam bursa Pejabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pria kelahiran Bone, Sulsel, disebut-sebut menjadi calon terkuat Pj Gubernur Sulsel. Hal ini berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, kalangan pemda di Sulsel dan disodorkan sejumlah fraksi di DPRD Sulsel.
“Pak Bahtiar namanya sudah masuk 3 nama yang mengerucut,” kata seorang sumber dikutip dari Indonesiadaily.net, Kamis, 3 Agustus 2023.
DPRD Sulsel diagendakan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan 3 nama calon Pj Gubernur Sulsel yang akan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD provinsi di 10 daerah yang masa jabatan gubernur-wakil gubernur berakhir pada September 2023. Salah satunya Ketua DPRD Sulsel.
Dalam Surat Mendagri Nomor: 100.2.1.3/3734/SJ tertanggal 21 Juli 2023, Mendagri Tito memberikan tenggat waktu kepada DPRD untuk mengajukan saran 3 nama calon Pj gubernur, yakni 9 Agustus 2023.
Profil Bahtiar
Bahtiar dikenal sebagai sosok yang moncer di level nasional sejak pensiun sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri.
Ia juga dikenal sebagai karier birokrat yang memiliki kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan jajaran pemerintahan internal maupun non-pemerintah. Baik itu DPR RI, partai politik, maupun LSM.
Bahtiar pernah menduduki jabatan Kasubdit Ormas dan Direktur Ormas Ditjen Polpum Kemendagri. Hal ini pula yang membuatnya matang dalam berkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Tak hanya itu keterlibatannya dalam menyusun sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemilu, pilkada, dan pembentukan provinsi baru, membuktikan posisinya sebagai pejabat eselon I Kemendagri tidak perlu diragukan lagi.
Pria kelahiran 16 Januari 1973 itu sudah terlibat aktif dalam perumusan peraturan perundangan-undangan terkait kepemiluan sejak dipercaya sebagai Kabag Perundang-Undangan Ditjen Polpum Kemendagri.
Saat menjadi Direktur Politik Dalam Negeri, Bahtiar terlibat aktif merumuskan berbagai regulasi yang terkait pilkada dan Pemilu 2019 dan berlanjut hingga saat ini. Yakni beragam aturan Pemilu Serentak 2024.
Biodata
Riwayat Pendidikan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1991 – 1992).
Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (1995).
Institut Ilmu Pemerintahan (2000).
Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran (2008).
Doktoral Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran (2013).
Riwayat Jabatan
Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010)
Kabag Perundang-Undangan, Setditjen Polp um (2015)
Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016).
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016).
Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri I (2018).
Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Um um (2019).
Pjs. Gubernur Kepulauan Riau (2020).
Direktur Jenderal Politik dan Pemer intahan Umum (2020 – Sekarang).
Pengalaman Kerja
Tim Penyusun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (2011-2013).
Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (2015).
Tim Penyusun Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).
Sekretaris/Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 (2021).
Tim Penyusun Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara (2022).
Tim Penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (2020-2022).
Tim Penyusun UU No. 14 Tahun 20 22 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Tim Penyusun UU No. 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
Tim Penyusun UU No. 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
Tim Penyusun UU No. 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
Tim Penyusun Perppu No. 1 Tahun 2022 Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Tim Penyusun Peraturan KPU terkait Pelaksanaan Teknis Pemilu 2024.
Tim Penyusun Peraturan Bawaslu terkait Pelaksanaan Teknis Pemilu 2024.
Tim Terpadu Tingkat Nasional tentang Penanganan Konflik Sosial.
Tim Terpadu Tingkat Nasional tentang Pengawasan Ormas.
Tim Pembina Tingkat Nasional Forum Pembauran Kebangsaan.
Tim Pembina Tingkat Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama.
Anggota Gugus tugas Revolusi Mental Tingkat Nasional untuk Indonesia Bersatu.
Riwayat Organisasi
Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MI PI ) Periode 2021-2026.
Departemen Pembinaan Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan DPN Korpri Nasional Masa Bakti 2022 -2027.
Anggota dewan Kehormatan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA UNHAS).
Wakil Ketua Umum I Asosiasli Analis Kebijakan Indonesia (AAK I) Masa Kepengurusan 2 023 -2028.